Anak Jadi Korban Bentrok Pancoran, KPAI Berharap Bencana Sosial Dapat Diminimalisir

Pasca bentrokan pancoran, tersebar gambar anak yang terkena tembakan gas air mata. KPAI yang dilaporkan hal tersebut menyayangkan peristiwa yang melibatkan anak anak dalam pusaran konflik orang dewasa. Hak anak harus di tegakkan, meski tentu sulit dalam protap penggusuran. Karena sudah sangat terlambat. Demikian di sampaikan Jasra Putra Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara spesifik, anak anak tersebut membutuhkan perlindungan khusus. Karena status tanah yang rawan dalam penggunaannya. Karena sewaktu waktu menjadi konflik atas penggunaan tanah.

Dalam pasal 59 ayat 1 menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Yang dilanjutkan ayat 2 bahwa penyelenggaraan Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat. Yang lalu di jelaskan di Pasal 60 bahwa Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) adalah anak anak korban kerusuhan dan anak anak yang menjadi pengungsi.

Bahwa situasi rawan masih dihadapi anak anak Indonesia yang sudah bertahun tahun berada di atas tanah konflik, hanya hak guna pakai, yang sewaktu waktu dapat di ambil pemiliknya. Yang menyebabkan anak rawan terlibat kerusuhan dan rawan menjadi pengungsi.

Tatanan sosial, yang sudah lama dibiarkan karena status hak penggunaan atas tanah, menempatkan anak anak berada dalam situasi buruk. Di tanah yang hanya statusnya dipakai sementara, seperti di pemukiman daerah berdekatan atau di lingkaran industri atau pertambangan. Sewaktu waktu selalu akan menjadi yang paling terbelakang untuk diselamatkan. Tak ayal anak anak di konflik sosial ini menjadi korban luka fisik, psikologis, situasi yang paling buruk sekalipun, yang tidak ingin kita mendengarnya.

Begitupun di situasi yang mirip, seperti anak anak berada ditengah pusaran konlik budaya, politik, aset, agama, minoritas, bahkan yang masih berada dalam pengungsian. Saya kira sangat banyak anak anak menempati daerah yang dianggap tidak peruntukkannya karena berbagai sebab.

Lalu ada mekanisme apa, negara ini dalam membangun peta jalan dalam kondisi anak anak yang tinggal di daerah rawan tersebut. Apakah ada mekanisme sebelum di gusur, ada pendataaan anak yang menjadi kewajiban bagi para pihak. Agar sejak awal ada jejaring pengaman sosial dalam mencegah bencana sosial di masyarakat, yang juga sedang berat menghadapi dampak ekonomi akibat bencana Covid 19.

Ancaman anak anak yang hidup di sini dihantui situasi buruk dan sering mendapatkan perlakukan salah. Seperti hidup tidak menentu, menganggu tumbuh kembang, berpindah pindah, dititipkan dan yang paling buruk akhirnya tidak memiliki pencatatan sipil, ditinggalkan, atau mengalami keterpisahan lama, yang berakhir hidup dijalan maupun terlepas orang tua dan sewaktu waktu menghadapi situasi ekstrim, yang tak pantas dilihatnya. Deteksi seperti apakah yang bisa menjangkau anak anak seperti ini?

Nasib Pengasuhan di keluarga juga dihantui situasi buruk. Dan harapan anak anak dari keinginan regulasi untuk mendapatkan pengasuhan berkepanjangan dan permanen, menjadi sangat sulit diwujudkan.

Ke depan saran saya, BUMN yang sebagai representasi pemerintah dan memiliki tanah tanah yang ditempati warga, apalagi sudah menjadi tatanan sosial yang sangat lama dibiarkan, harus melapor. Agar ada skema perlindungan buat kaum rentan, bila sewaktu waktu di gusur ada program yang memayunginya, seperti skema CSR nya dapat disarankan membangun tahapan dengan keluarga keluarga yang tinggal di area ini, agar sejak awal dapat diminimalisir bencana sosial. Dengan bekerjasama dengan program pemerintah lainnya.

Seringkali yang diperdebatkan, ketika tanah bertahun tahun tidak ditempati dan ketika yang pemilik yang syah membutuhkan, langsung reaksinya adalah perusakan, kerusuhan, merusak tatanan sosial , yang sebelumnya diiringi pungutan tidak resmi atas oknum yang memanfaatkan konflik. Tentu ini bisa dicegah jika sejak awal pemilik asset peduli atas lahan yang dimilikinya.

Yang jadi pertanyaan juga, seringkali daerah seperti ini malah mendapatkan listrik atau mendapatkan alamat secara administratif negara, mereka membayar pajak. Namun ketika tidak dibutuhkan mereka tergusur. Artinya ada yang ambigu dari kebijakan yang ada, kenapa program resmi pemerintah seperti listrik dan hak sipil bisa masuk. Untuk itu perlu penanganan integratif agar tidak ambigu, dengan program program pemerintah yang sudah ada dalam mencegah bencana sosial di masyarakat. Karena kebijakan seperti ini berujung korbannya adalah anak anak dan kaum rentan lainnya. Berharap ada win win solution dari situasi di Pancoran agar menghindarkan anak anak dalam situasi yang lebih buruk. Bagimanapun bicara anak adalah bicara masa depan Negara, yang sewaktu waktu mereka akan menggantikan kita. Kalau mereka mendapatkan situasi buruk dan kemudian menjadi pengganti pemimpin bangsa, maka trauma tersebut akan mengiringi kepemimpinannya, bahkan di keluarga sekalipun.

Salam Hormat,

Jasra Putra
Kadiswasmonev KPAI
CP. 0821 1219 3515