Fenomena Pernikahan Dini Selama Pandemi

Himpitan himpitan masalah sosial ekonomi kehidupan di masa pandemi, membuat orang berfikir singkat. Salah satunya fenomena pernikahan dini yang marak.

Banyak faktor pemicu anak mendekati perkawinan dini di masa pubertasnya. Kebosanan, kejenuhan yang tidak terbendung, tontonan medsos yang tak pantas, film yang belum layak di tonton anak, iklan dan informasi tak layak, ketakutan hamil di luar nikah, komunikasi yang berjarak karena perbedaan jaman, perkembangan kejiwaan remaja yang masuk tahap pencarian identitas sehingga apapun yang dilakukan teramat penting. Menyebabkan mereka jauh dari orang tua yang sedang paranoid. Sehingga terjadi pembiaran dan jauhnya pengawasan orang tua.

Memotret fenomena perkawinan dini yang marak, dengan baru baru saja ditemukan pembuangan ribuan janin bayi ditempat praktek aborsi ibukota. Mengingatkan para orang tua, rentannya anak berada di situasi ini. Pertanyannya sekarang berada dimana anak dan remajanya mereka selama pandemi? Apakah kita berteman dengan semua akun media social mereka? Apakah orang tua menjalin komunikasi dengan teman teman nongkrongnya. Seberapa banyak orang tua tahu masalah anak remaja mereka? Artinya melihat masa sebelum pandemi dan masa sekarang, tentunya peran orang tua lebih double lagi.

Situasi ini menjebak kita sebagai orang tua menjadi ketakutan yang tak beralasan dan membuat peraturan yang ketat. Wajar saja itu terjadi. Artinya potensi anak anak terperangkap dalam putusan untuk menikah sangat besar.

KPAI mencatat kasus yang sangat dekat dengan keluarga menjadi yang tertinggi angkanya, sejak 2011 dan 2020, yaitu pertama 12.943 kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum dan kedua 7.777 kasus Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dunia berlindung anak ada 3 (keluarga, sekolah dan lingkungan). Maka jika tidak selamat di keluarga maka mereka akan mencarinya di sekolah dan ketika tidak mendapatkan, maka lingkungan menjadi pilihan terakhir anak. Di lingkungan inilah yang tak bertuan, sehingga anak anak terjebak pada pernikahan dini.

Selain itu, Secara perkembangan fisik, mental, spritual kesiapan anak anak menikah sangat di pertimbangkan. Seperti kognitif mereka atau pemahaman, emosional yang masih sangat butuh perhatian khusus dan tumbuh kembang fisik yang berpengaruh pada reproduksi mereka yang belum siap, sehingga dapat berdampak buruk buat anak dan calon anak

Situasi ini menyebakan janin terancam dalam kandungan, yang bisa berdampak kematian dan disabilitas. Kasus terakhir penemuan ribuan janin pada praktek aborsi di Ibukota mengagetkan kita semua. Berarti anak anak berada di situasi sulit dan bisa terjebak dalam perkawinan dini. Begitupun praktek penjualan bayi atau trafiking remaja.

Memang faktanya anak anak tidak sekuat orang dewasa dalam melewati masa pandemi. Tapi bukan berarti anak anak kita berada dalam situasi yang lebih beresiko. Sebagaimana Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa bujuk rayu, eksploitasi, menjerat anak tidak ada pilihan dalam relasi kuasa, dan memanfaatkan kepercayaan anak, maka dapat berdampak hukum bagi yang melakukannya.

Namun sayangnya perkawinan anak tetap terjadi, karena negara kita menganut hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Bahkan ditambah putusan dispensasi dari pengadilan agama. Tentu sangat kasuistik dan perlu di telaah lebih jauh, agar dapat menjawab fenomena perkawinan dini.

JR Undang Undang Perkawinan menyampaikan pernikahan hanya bisa dilakukan ketika pasangan mencapai umur 19 tahun, Namun PR besarnya adalah soliasisasi, sinkronisasi dan harmonisasinya. Kondisi ini menyebabkan UU 1 Nomor 74 bukan satu satunya UU yang mengatur perkawinan. Bukan untuk saling membenturkan, tapi ini tantangan memahami pentingnya memahami dampak besar perkawinan anak, perkawinan dini. Artinya JR itu mempersyaratkan lembaga penyelenggaraan perkawinan harus menyiapkan pra, saat dan transisi (pendidikan kespro, saat menikah, pendidikan masuk dunia keluarga, transisi ketika ingin memiliki anak, transisi masa punya anak dan masa menua atau tidak produktif), Tahapan itu harus mulai dipersiapkan dengan baik sesuai dengan pemahaman dan usia anak.

Selain itu proses harmonisasi sampai peraturan ditingkat bawah seperti Kemenag, KUA, Catatan Sipil, Penghulu, Tokoh lokal dan adat yang mengamanahkan mengatur perkawinan, perlu duduk bersama menyikapi peraturan pembatasan umur menikah bagi pasangan di umur 19 tahun.

Ada kasus kasus lain yang menyebabkan perkawinan terjadi, yang menyebabkan anak dalam situasi rumit. Beberapa kasus yang tercatat KPAI seperti kasus anak yang di perkosa ayahnya, lalu untuk menutupinya ayahnya menikahkan anaknya dengan orang disabilitas. Ini juga menjebak disabilitas yang harusnya perspektif masyarakat memandang disabilitas sudah berubah dengan hadirnya UU 8 2016 tentang hak hak penyandang disabilitas yang bertumpu pada pemenuhan, perlindungan dan penghotmatan hak hak mereka.

Kemudian belajar dari kisah NF yang rentan mengalami pernikahan dini, pasca rentetan kisah tragis kekerasan yang dialaminya sampai kemudian hamil dan terjadi peristiwa kelam itu yang menyadarkannya. Mungkin bila tidak ada kasus itu, pembiaran lingkungan akan terjadi dan ia terjebak pada situasi sulit pernikahan dini. Dalam masa hukuman 2 tahun NF gusar dengan mengatakan menolak bila anaknya lahir dengan ada nama ayahnya dalam akta kelahiran, kemudian tidak mau di tes DNA.

Prakteknya juga terjadi pada anak anak yang kehilangan pengasuhan, dengan alasan tidak ada pelindung dan alih alih menolong kemudian terjadi perkawinan. Seperti kasus di Bawen Semarang. Ada juga yang alasan karena ortunya berhutang, relasi kuasa yang tidak imbang, dan memanfaatkan psikologis anak dan kepercayaan anak pada figur pelindungnya.

Ini menjadi kedok perkawinan dini, yang kemudian menjadi permissif sikap masyarakat terhadap peristiwanya. Artinya dari kasus ini, orang tua harus teredukasi dan dibantu dalam menghadapi kesulitan pengasuhan. Tentu dengan tekanan Covid 19 yang bisa suatu saat dialami siapa saja, menyebabkan orang tua semakin besarnya jarak komunikasi, keterbatasan interaksi, sehingga orang tua perlu dicarikan jalan keluar. Berbagai pedoman anak dalam situasi bencana alam sudah banyak dikeluarkan lintas kementerian, lembaga, masyarakat. Early warning sistem keluarga, masyarakat dan pemerintah harus lebih berkualitas lagi dalam membantu anak anak. Kemudian pengetahuan kespro anak dan remaja dipastikan bisa diketahui dan dipraktikan secara baik. Lompatan sinergi-kolaborasi menjadi prasyarat di era keterbatasan ini dengan menghidupkan potensi lokal dalam perlindungan anak, yang perlu dibangun mulai isu hulu soal isu keluarga sampai isu muaranya yakni penanganan anak anak yang sudah mengalami kesulitan hidup dan mengalami kekerasan fisik dan psikis

KPAI selama masa pandemi Covid 19 juga mengeluarkan survey nasional via daring yang melibatkan responden 25.264 anak dan 14.164 orang tua yang menghasilkan 6 point catatan, pertama Ibu memiliki peran yang sangat besar dalam pengasuhan, sementara ayah masih ada yang tidak hadir dalam mendampingi belajar maupun dalam memanfaatkan waktu luang selama covid19, kedua 33,8% dari 14.169 responden orangtua menyatakan pernah mendapatkan informasi tentang pengasuhan; ketiga 25,4% dari 25.264 responden Anak menggunakan gawai lebih dari 5 jam per hari, kemudian 76,8% anak menggunakan gawai selain untuk belajar; keempat terdapat 79% anak tidak memiliki aturan menggunakan gawai; kelima anak memainkan game online kategori perang 26%, petualangan 16%, edukasi dan kreativitas 12%, olahraga 6%, kekerasan 3 %, dan percintaan 1%; dan keenam 22% anak melihat tayangan/iklan tidak sopan, serta dikirimi foto tidak sopan (5%) dan video tidak sopan (3%).

Salam Senyum Anak Indonesia
Cegah Perkawinan Dini

Jasra Putra
Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak
Kadiv Monev KPAI
CP. 0821 1219 3515