Gerakan 114 Jangan Hilangkan Dan Belokkan Partisipasi Anak


Pentignya Antisipasi anak dalam Penyalahgunaan Aktifitas Politik

Judul ini saya buat setelah melaunching buku Jalan Terjal Perlindungan Anak di Indonesia. Buku yang berisi 94 halaman tersebut, menunjukkan partisipasi anak masih berada di ruang formal, belum benar benar berada dalam jiwa anak. Untuk itu kehadiran realitas partisipasi anak baik di ruang keluarga, ruang pendidikan, ruang politik perlu diungkap. Agar regulasi yang menekankan partisipasi anak tidak hidup di ruang hampa.

Kenapa partisipasi sangat penting, karena disanalah anak merasakan pendapatnya benar benar dihargai, tidak dipendam yang dapat menjadi gangguan tumbuh kembang.

Karena memang masalah yang paling tidak kelihatan dari seorang anak, adalah ketika tidak mendapatkan ruang partisipasi. Hanya gejala tersumbatnya ruang partisipasi memang tidak begitu kelihatan, tetapi ketika sudah menjadi gangguan perilaku, gangguan tumbuh kembang akan bisa terus berdampak lebih buruk. Dalam temuan KPAI dalam aksi demontrasi mereka menjadi martir terdepan, terlibat masalah hukum, dan menjadi pelaku pengerusakan. Di saat itulah kita baru tersadarkan, betapa pentingnya partisipasi anak dan pengasuhan yang layak, karena ketika diambil orang yang salah, mereka akan disalahgunakan.

Artinya barang tidak kelihatan ini, bisa berdampak lebih buruk buat anak. Ketika tidak dipersiapkan sejak dini. Ketika ruang berpendapat, komunikasi tertutup, memberikan kewajiban kepada anak tanpa ruang diskusi. Dampak panjangnya ketika dewasa, berakhir dengan lemahnya integritas generasi kita.

Pasal 15 Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik. Hal ini di sadari karena situasi kognitif atau pemahaman, fisik dan psikis masih dalam tahap perkembangan dan sangat membutuhkan fasilitator yang memahami psikologis anak. Agar anak tidak terjebak dalam perlakuan salah.

Dalam mandat tersebut, negara ingin memastikan bahwa semua anak Indonesia dari manapun berasal, apapun suku, agama, latar belakang sosial dan budayanya berhak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai independent state bodies telah melakukan berbagai upaya baik advokasi maupun pengawasan untuk memastikan agar penyelenggaraan demokrasi patuh pada norma dimaksud, mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan menghasilkan calon terpilih yang responsif perlindungan anak.

Namun trend pelanggaran anak dalam agenda agenda besar politik baik pra, saat dan pasca serta aktifitas politik didalamnya, bertali temali dalam penyalahgunaan anak. Dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung. Baik yang terjadi di ruang publik maupun masuk di media sosial lewat berbagai platform.

Meski edukasi pendidikan kewarganegaraan, kepemimpinan dan demokrasi diajarkan sekolah, namun masih menjadi persoalan formal dan nilai. Bukan praktek langsung dan bersentuhan dengan berbagai perjumpaan antar kelompok. Sehingga imajinasi bangsa yang majemuk kurang di kebangkan. Nilai nilai kebangsaan masih berkutat di persoalan primordial, kelompok homogeny, formal dan nilai. Tidak perjuampaan antar kelas sosial, antar agama dan antar budaya.

Keterpaparan anak dalam dunia politik praktis menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Dengan 117 juta jiwa pengguna internet yang didominasi usia 15 – 19 tahun. Apalagi kita tahu hp orang tua pun lebih sering dipakai oleh anak. Dengan kemudahan mengakses informasi, bahkan menjadi industry meyasar mereka, anak anak terjun bebas dalam dunia politik. Apalagi sesungguhnya kampanye tanpa batasan waktu terjadi di media sosial dan media berita. Hal ini menunjukkan betapa norma perlindungan anak belum menjadi mainstream dari proses penyelenggaraan demokrasi, sehingga menjadi persoalan serius.

Namun sayangnya dalam temuan KPAI di Kepolisian, anak anak yang ikut terlibat aksi demonstrasi, adalah anak anak yang memiliki latar belakang yatim piatu, putus sekolah, anak terlepas dari perhatian keluarga, anak tiri dan anak yang telah lama meninggalkan rumah, anak yang menjadi pencarian polisi karena ada kasus sebelumnya. Seperti saat demo RKUHP tercatat 611 anak di amankan di Polda Metro jaya. Saya kira terjadi pemandangan yang sama di berbagai Polda pada saat yang sama, karena itu adalah demo serentak.

Kemudian seringkali anak anak ini setelah demo selesai, merekalah yang menjadi garda terdepan alias martir dalam chaos atau kerusuhan di dalam demonstrasi. Hal ini karena paparan kekerasan, aksi kriminal, ujaran kebencian yang memicu energy besarnya. Karena latar belakang tidak diperhatikan, ketika masuk kelompok ini, mereka menjadi sangat loyal.

Hal itu terungkap dalam assessment petugas Kepolisian dan dilanjutkan saat rehabilitasi di BRSAMPK Handayani, sampai kemudian dikembalikan ke orang tuanya. Dalam catatan berbagai aksi demontrasi itu, negara mencatat ada anak meninggal, ada yang diberi pembinaan, ada yang lanjut proses pidana dan lebih banyak yang dikembalikan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Bahkan proses pengembalian anak ini, petugas benar benar harus tracing keluarga untuk memastikan ada yang mau mengasuhnya kembali.

Dalam evaluasi Kota Layak Anak, yang menjadi catatan anak di ruang demokrasi adalah, masih minimnya tempat saluran atau kanalisasi dalam penyampaikan pendapat di muka umum.
Meski telah ada berbagai organisasi yang memberi ruang partisipasi anak, maupun yang di selenggarakan Negara melalui forum anak, tapi dirasa masih teramat kurang. Terutama dalam isu pendidikan berpolitik untuk anak dan remaja yang masih minim dalam ruang penyalurannya. Meski sudah ada program tentang pembahasan atau perwakilan anak di parlemen, namun diskursus politik masih jauh dalam menfasilitasi anak diruang tersebut. Artinya anak anak belajar dunia politik secara bebas, tanpa memiliki narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tentu setiap anak memiliki energi yang besar, dan mungkin takkan pernah habis, merka ingin menyalurkannya dengan tepat. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak dapat mengekspresikan jati dirinya dengan baik. Bahkan menjadi perlakuan salah dengan berada di ruang tidak aman dan memiliki resiko yang tinggi.

Pengalaman KPAI dalam kurun waktu 10 tahun terakhir melakukan pengawasan dalam berbagai aksi demonstrasi, mendapatkan berbagai temuan seperti di ajak janjian temannya jalan jalan di Jakarta yang ternyata kemudian berakhir demo bahkan ada yang dijanjikan ongkos dari temannya, kemudian ada yang berasal dari lembaga keagamaan dengan di ajak guru dan pengasuhnya salah satu bukti kecilnya video ajakan mengucapkan dukungan politik yang dilakukan guru dan murid muridnya, ada juga yang memakai baju sekolah ternyata bukan pelajar, termasuk penggemar Kpopers yang rata rata remaja juga dilibatkan dengan ajakan diksi diksi platform Kpopers.

Bahwa banyak persoalan hulu yang mengharuskan pemerintah daerah lebih perhatian pada mereka. Karena jika tidak tertangani, akhirnya mereka di temukan justru ketika demo selesai, ketika ricuhnya manfaatkan oknum untuk menjadi martir terdepan di setiap aksi demonstrasi siapa yang bisa memberi mereka hidup, kelompok kelompok itulah yang di manfaatkan. Dan tahu, ketika anak yang tidak pernah mendapatkan ruang itu di keluarga. Maka ia akan sangat loyal dengan yang menfasilitasinya, akibat jarang di perhatikan.

Namun bila gerakan 114 tetap melibatkan anak anak, tentu kita berharap Forum Anak yang dimiliki negara, bisa terlibat aktif mendampingi, Mereka dapat mengajak teman temannya untuk membawa ke tempat ruang yang aman dan nyaman untuk menyampaikan pendapat. Kita juga berharap peran aktif yang berwenang bisa membangun kapasitas anak anak dalam memahami persoalan. Dengan memberi ruang partisipasi murni yaitu memberi informasi yang jelas pada anak, anak diberi kapasitasi, mendapat informasi dari yang paling berwenang, anak diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan dari hasilnya anak anak mendapatkan feedback. Sehingga anak anak dapat dihantarkan pendidikan demokrasi yang berkualitas. Partisipasi tidak sama dengan demonstrasi. Anak anak perlu fasilitator dan mendapatkan yang bermakna.

Kita juga mengingatkan anak anak tidak sekuat orang dewasa, tentu dengan ujian ibadah buasa, melawan haus, melawan kelelahan. Kemudian apabila sakit masih belum bisa mendeskripsikan kesehatan dengan baik.

Anak terlibat demonstrasi juga menggambarkan Perlindungan Khusus Anak masih sangat perlu diperkuat. Kebijakan sudah ada tapi implementasi masih butuh keberpihakan dan komitmen yang tinggi, karena temuan temuan ini.