Hari Anak Nasional Yang Suram Di Alami 11 Anak Tanah Datar Minang

Di Hari Anak ini kita diajarkan untuk semakin kuat, menerima kenyataan, masih banyaknya pelaku kejahatan seksual di Indonesia yang menyembunyikan kasus perbuatan bejatnya kepada anak anak. Kali ini, pelakunya adalah figur local agama di Sumatera Barat.

Akibatt posisinya, para korban menahan diri bicara pada orang tuanya. Bayangkan setahun anak anak memikul beban berat yang tidak seharusnya, demi memilih menjaga pelaku, karena ancaman ancaman, alih alih menjadi panutan agama. Namun akhirnya para korban tidak tahan juga dan melapor ke orang tua mereka.

Begitu mudahnya anak anak berulang kali menerima perilaku salah dari pencabulan pelaku yang terjadi di Tanah Datar, bumi MInang dalam kurun waktu 1 tahun lebih.

Ini realita kejahatan seksual anak, dengan masih banyaknya pelaku orang dewasa yang melakukan justifikasi perbuatannya, menyembunyikan, atas nama alasan kebenaran, mereka mengajarkan perbuatan salah, yang seolah olah dibuat benar. Agar para korban patuh menerima aksi bejatnya.

Pelaku berhasil menutup perbuatannya setahun lebih, namun anak bukan benda mati seperti yang diinginkan pelaku, mereka lama lama bangkit juga dan sadar, dari perlakuan buruk tersebut. Yang berakhir orang tua dan anak memberanikan diri melapor ke Kepolisian.

Masih banyak orang dewasa yang berperilaku seolah olah benar, padahal sedang berupaya melakukan atau menyembunyikan kejahatan seksual.

Artinya ini bukan hal main main, kita harus mengirim sinyal kepada pelaku pelaku diluar sana, bahwa anak anak siap melawan kejahatan seksual, mereka tidak bisa lagi dibohongi dengan kuasa pelaku menyembunyikan perbuatannya. Karena Negara bersama masyarakat akan kuat melawan serta menjadi pelopor dan pelapor demi menghapus kejahatan seksual pada anak di muka bumi Indonesia.
Seringkali penyelesaian kasus kejahatan seksual diarahkan kepada korban pada terminology istilah suka sama suka, mereka teman dekat, mereka sudah saling mengenal lama, mereka itu pacaran lalu hamil. Sehingga kasusnya mudah di SP3 cepat selesai dengan damai. Hal ini bena benar terjadi, dengan media memberitakan anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas yang mengalami perkosaan di tengah sawah didamaikan begitu saja. Atas nama saksi dan korban tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dibalik kasus kejahatan seksual anak yang terungkap ke publik dan media, seringkali jika kasusnya tidak di kawal dengan baik, tidak perhatian pada update perkembangan, jauh dari proses persidangan, tidak bisa mengakses informasi persidangan tertutup karena alasan tertentu, pada perjalanannya kurangnya keberpihakan baik SDM dan anggaran, tiba tiba kasusnya berubah arah, terlunta lunta, pasalnya belum ditentukan, prosesnya tidak bisa naik ke penyidikan, persidangan dan penuntutan.

Padahal kasus kejahatan seksual pada anak bukan ranah restoratif justice atau didamaikan. Karena ada proses panjang situasi korban yang akan di jalani sepanjang hidupnya. Dan aturan regulasi dalam pidana kejahatan seksual pada anak berada dalam ruang yang hidup, sehingga pelaku tidak bisa bebas begitu saja, meski sudah keluar dari tahanan. Undang Undang mensyaratkan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual anak, yang memberikan pidana kebiri, lapor diri, pengawasan, tahanan kota, kebebasan bersyarat, mengumumkan pelaku. Artinya para ahli yang membuat Undang Undang yakin, terlalu banyak contoh perbuatan yang berulang dari para pelaku. Dan mudahnya anak anak kembali menjadi korban.

Kita memasuki bulan Juli Hari Anak dengan menjamurnya kasus kejahatan seksual pada anak, dan banyak kasus yang menjadi kegeraman publik, artinya begitu banyak yang menanti rasa keadilan, namun sayangnya kita berhadapan dengan penegakan hukum yang tidak serta merta tegak lurus. Karena dinamika pendampingan kasus, membutuhkan perspektif yang terus di perbaharui, agar tidak ‘masuk angin’.

Hal ini disebabkan kasus kejahatan seksual berada diruang privat, yang menempatkan korbannya jadi sendirian alias yatim piatu, dengan menjadi saksi sekaligus korban. Mulai dari berani mengungkap kasusnya, menjalani pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, persidangan, pembuktian, penerapan hukum, dengan paralel itu juga merehabilitasi diri.
Sehingga relasi yang timpang ini sangat mudah di intervensi dan manipulasi para pelakunya. Sehingga penguatan pembuktian baik di tahap pemeriksaan, persidangan, sampai putusan membutuhkan pendampingan psikolog yang kuat untuk korban.

Kemudian begitu juga ada tantangan bagi para petugas yang menanganinya, mulai dari APH, pendamping, masyarakat pemerhati, CSO, saksi ahli yang dihadirkan dalam menguatkan perspektif penanganan kejahatan seksual yang berpihak pada korban, perlu terus menerus dikuatkan dalam tahap panjang prosesnya.

Yang seringkali jika salah menarasikannya, justru menempatkan korban menjadi pesakitan, diserang secara psikologis dan korban berlapis.

Perjalanan kasus akan lumpuh, bila berhadapan dengan kasus yang orang tua dan korbannya menjauh dari proses hukum karena berbagai sebab.

Untuk itu penting semua pihak melihat yurisprudensi kasus kasus sebelumnya yang telah diputuskan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Sangat banyak contoh kasus kejahatan seksual, yang dapat di pedomani. Karena adanya kasus berakhir damai. Akibat diselesaikan dengan pola restorative Justice, perkawinan siri, dispensasi perkawinan yang semuanya terkait dengan memanipulasi perbuatan.

Karena tegas di Undang Undang Perlindungan Anak, tidak ada istilah suka sama suka untuk kasus kejahatan seksual pada anak. Semua kasusnya harus menempuh persidangan dan pembuktian, tidak ada tolerir sama sekali.

Saya juga melihat potensi peristiwa kejahatan seksual yang berhubungan dengan penggunaan kewenangan yang tidak pada tempatnya, seperti kasus kejahatan seksual ketika pelakunya tokoh atau anak tokoh tertentu. Karena ada hubungan relasi kerja atau sejarah. Sehingga pengadilan agama atau pengadilan negeri kecolongan dalam memberikan dispensasi perkawinan anak. Akibat pelaku memanfaatkan relasi, ketokohan, penghormatan.

Untuk itu penting tidak hanya memperhatikan proses formal dalam usulan dispensasi perkawinan.

Bicara pernikahan siri misalnya, sesuai UU 1 tahun 1974 perkawinan yang syah menurut agama, namun harusnya tidak selesai disitu, karena wajib didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan Negara.

Disinilah hakim harus cermat, dalam memperhatikan dispensasi pada perkawinan yang sebenarnya sangat tidak layak. Karena kita menganut Negara hukum yang membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun.

Begitupun KUHP bicara bersetubuh dengan anak dibawah umur dapat dipidana berat. Sehingga restorative justice dengan alasan apapun, dapat melanggar hak anak.

Karena Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saling menguatkan dalam pemberatan hukuman untuk para pelaku. Karena dispensasi kawin dianggap tidak layak, karena disana rekonstruksi timpang, Siapa yang mau anaknya di hadapkan seperti ini? Mulai dari unsur kesusilaan yang dilanggar, relasi dan manipulasi dari pelaku kejahatan seksual, yang benar benar harus cermat di lihat.

Jangan sampai ada anggapan di masyarakat, mereka yang mengerti agama namun menggunakan istilah itu dengan tidak pada tempatnya, seperti mendapatkan dispensasi karena sudah nikah mutah atau nikah siri.

KPAI juga sering mendapatkan keluhan perjalanan kasus kejahatan seksual, akibat problematika menghadapi keluarga korban dan korban yang tiba tiba menjauhi proses hukum, memutus kuasa hukum, atau tidak mau menunjuk kuasa hukum, bahkan ketika keluarga sadar kembali harus menempuh hukum namun kesulitan karena korban sudah berada di keluarga pelaku, karena alasan telah bertanggung jawab atau sudah kawin. Sehingga ketika keluarga disodorkan masyarakat yang siap menjadi kuasa hukum, menjadi dilema. Apalagi bila keluarga berhadapan dengan keluarga pelaku yang memiliki akses ekonomi yang lebih dari korban, maka akan menyurutkan upaya hukum.

Biasanya aparat, CSO ataupun masyarakat berkonsultasi kondisi ini. Mereka mengeluhkan, kenapa keluarga tiba tiba tidak dapat ditemui?, atau memutus kuasa hukum tiba tiba, sehingga tidak ada kewenangan untuk membela.

Yang sebenarnya di belakang proses yang sedang berjalan, diduga ada upaya pelaku menghindari hukum, mengintervensi proses hukum, bahkan di tahanan masih bisa mengintervensi korban.

Karena memang kasus kejahatan seksual, akan sangat mungkin menggunakan apa yang ia punya untuk mengintervensi proses hukum. Sangat berbeda dengan penanganan koruptor yang diputus dari segala akses, sehingga bisa dibuktikan dengan cepat, dan ditahan KPK. Sehingga didapati kasus seperti ini, justru berpotensi berbalik menyerang korban dan saksi.

Dalam menghadapi kasus seperti ini, KPAI meyakinkan pentingnya mencari keluarga besar atau keluarga dekatnya yang memiliki power untuk memberi jalan kepada keluarga atas kesulitan keluar dari tekanan proses hukum dan intervensi pelaku melalui pihak ketiga.

Untuk itu sangat penting keluarga mencari kuasa hukum yang paham proses penanganan hukum dan pendampingan, karena ini dua proses yang harus berjalan seiring. Karena korban akan menjalani dua proses tersebut. KPAI juga meminta aparat tetap menjalankan visum repertum pada korban dalam kondisi apapun, karena bukan alasan akibat suka sama suka, sudah dikawinkan, korban sudah berada keluarga pelaku, kemudian proses terhenti.Karena Undang Undang Perlindungan Anak kita bicara, segala bujuk rayu dalam kejahatan seksual kepada anak masuk ke ranah pidana.

Untuk kejahatan seksual, yang sampai menyebabkan terlahir bayi, ini juga sering menjadi persoalan panjang, karena orang tua lebih banyak tahunya, ketika usia bayi dalam kandungan sudah besar, tinggal menunggu persalinan. Sehingga keluarga dan korban dibebani, tidak hanya proses hukum, lebih kompleks.

Faktor ini seringkali menjadi kelemahan para keluarga korban, terutama mereka yang kurang memiliki akses ekonomi secara baik. Karena mudah dimanfaatkan pelaku dalam perjalanan kasusnya.

Untuk itu KPAI sejak awal menyampaikan kepada keluarga korban, bahwa penetapan asal usul anak, terkait status anak yang lahir dan pencatatan akta kelahiran sudah tidak seperti dulu, karena sekarang lebih inklusif dengan 4 cara. Salah satunya untuk kelahiran yang tidak diinginkan, bisa ditetapkan hanya ibunya saja yang tercatat.

Sehingga ancaman dari pelaku dan kekhawatiran tentang identitas bayi yang lahir, tidak perlu di khawatirkan berlebih keluarga. Karena sudah di akomodir Kemendagri.

Pertanyaannya apakah bila di nikahkan akan bahagia, tentu saja proses dari awal yang seperti ini membawa trauma psikologis yang panjang. Seiring perjalanan pelaku menjauhi tanggung jawab.
Seperti yang kita lihat belakangan pada kasus yang terjadi di pesantren pesantren, dengan pelaku anak Kyai atau pelaku adalah pendirinya. Yang memiliki karisma, sehingga kasus kejahatan seksual berbau feodal. Mereka nampak, tapi ketika bicara kasusnya seperti tidak terlihat, sulit tersentuh hukum, korban mudah ditundukkan karena anak pimpinan atau disamakan dengan pimpinan.

Butuh energi yang besar Kepolisian untuk menangkapnya, bahkan pada kasus tertentu bisa bertahun tahun hanya berkutat untuk upaya penangkapan. k

Itupun ketika kasusnya sudah menjadi milik publik, narasi media, narasi penegak regulator, baru kemudian menyerahkan diri. Bayangkan kalau korban jauh dari keberpihakan ini.

Kemudian bila biduk keluarga terus di jalani, ada ketidaknyamanan yang disampaikan korban, yaitu mengalami relasi yang timpang dalam keluarga pelaku.

Memang tidak terlihat langsung, tetapi setelah melihat pilihan korbannya, baru kita menyadari dampaknya semakin buruk untuk korban. Karena sebenarnya berangkat dari situasi yang tidak diinginkan. Artinya hukum harus bisa memastikan kondisi korban, karena dari pengalaman, cenderung korban berada dalam kerentanan dan resiko tinggi, bahkan pilihan kematian. Karena sejak awal memang karakternya telah dibunuh.

Kita sedang membayangkan, ketika pelakunya anak tokoh, maka akan mudah tunduk, menurut pada pelaku.

Tentu saja penanaman tunduk, membawa korban korban pada kebisuan. Artinya peristiwa peristiwa seperti ini, di permukaan korbannya sedikit, tapi kenyataannya kalau korban bisa di dekati, maka ia akan cerita korban lainnya. Artinya bisa di pastikan korbannya sangat banyak.

Untuk itu penting kasus kasus serupa di potret lebih jauh, karena dugaan korban yang sangat banyak terbukti. Sehingga munculnya satu korban adalah membuktikan banyaknya korban yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan yang mengakui korbannya sebenarnya banyak, dengan menyebutnya sebagai fenomena puncak gunung es. Bahkan Mas Menteri menyampaikan kejahatan seksual adalah dosa besar pendidikan.

KPAI juga pernah menghadapi laporan pelaku yang belum tersentuh ranah hukum. Namun korbannya terus menjalani rehab.

Padahal ini bicara peran LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan Negara dalam melindungi saksi dan korban, yang tidak boleh ditinggalkan dalam prosesnya. Ada kewajiban semua pihak melibatkan LPSK, karena adanya kasus lepas begitu saja. Ketika korban jauh dari penangkapan LPSK.

Dalam kasus kejahatan seksual, Kepolisian perlu pengawasan, tidak ada alasan kepolisian membiarkan korban sendiri dalam proses hukum, karena situasi korban yang memang mensyaratkan pendampingan, bahkan pendamping yang menjadi saksi pun diharuskan mendapatkan pendampingan saat di periksa. Karena ini tidak boleh terlewatkan, karena ada kewajiban kasus di awasi bersama. Untuk itu wajib keluarga korban selalu melibatkan lembaga yang di minta Negara mengurangi kejahatan seksual melalui pengawasan proses hukum seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Satgas PPA KemenPPPA, LPSK, Pekerja Sosial Kemensos, LBH dan CSO terkait.

Anak anak dalam menghadapi sebagai korban, juga mengalami kegamangan dalam trauma kejahatan seksual, pertama mereka akan bangkit namun menjadi pribadi yang terus membawa luka batin dan kedua berada dalam gangguan fisik psikis yang bisa berdampak sangat buruk. Posisi keduanya tidak ada yang mengenakkan untuk anak yang mengalami kejahatan seksual. Bahkan menjadi stigma tak berkesudahan.

Karena ada perjalanan hidup yang belum pada waktunya, namun sudah harus menanggung sepanjang hidup, sehingga menjadi alarm yang akan bunyi terus sepanjang hidupnya. Untuk itulah para psikolog menyarankan hypnotherapy menjadi faktor sangat penting untuk menjaga dua kondisi tersebut, agar seimbang dalam perjalanan hidup korban.

Jangan lupa di luar proses hukum, dalam kasus kejahatan seksual pada anak juga ada upaya penguasaan narasi publik, yang bisa berdampak positif atau negatif untuk korban, bisa menyerang balik korban, dan menguntungkan pelaku.

Seperti saat ini begitu sangat ramai media daring dan luring, termasuk gema social media, yang berbicara kasus kejahatan seksual anak. Mereka memberi judul untuk menarik penonton.

Narasi publik ini sebenarnya sangat baik untuk pengawalan kasus bagi para korban dan keluarganya. Namun ini juga dimanfaatkan pelaku, dalam menguasai narasi publik.

Sehingga seringkali publik yang sudah memihak korban, berubah kadar keberpihakan. Artinya sangat penting peran dan literasi media, keberpihakan media, dan pengawalan media, berlaku independen.

Sehingga target pemberitaan dan narasumber benar benar menjadi informasi yang bisa di pertaggung jawabkan.

Dan penting media menerapkan jurnalisme yang baik, dalam mempertimbangkan setiap informasi yang masuk, karena akan jadi bahan saling pro kontra, adu konsep, adu alibi, strategi di persidangan, dan isunya bisa sangat liar.

Untuk itu kita berharap banyak pada media dalam tugasnya. Karena hanya medialah yang bisa tembus ke kanan dan kiri, ibarat memiliki telinga dimana saja.

Untuk itu penting narasi tidak diarahkan menjadi posttruth, menjadi penggeseran narasi publik, seolah olah peristiwa tersebut benar benar tidak ada. Yang akhirnya justru proses edukasi yang sedang diperjuangkan, dikalahkan proses diluar persidangan.

Sehingga keberpihakan semua sektor sangat penting, dalam mempertaruhkan independensi hakim dan kualitas putusan yang menghindari era posttruth, dengan menggelar case conference yang melibatkan para pihak, yang dianggap sangat penting didengarkan seperti KPAI, Komnas Perempuan, KPPPA, Kemensos, LPSK dan pihak pihak seperti LBH, CSO yang ikut menandatangani.

Dalam kasus Tanah Datar yang menyebabkan 11 anak menjadi korban pencabulan, KPAI berharap Hari Anak semakin menempatkan para petugas APH untuk tidak mentolerir aksi kejahatan seksual. Begitupun anak dan orang tua untuk segera memberanikan diri, memilih menjadi pelopor dan pelapor. Karena tanpa itu aksi bejat pelaku tak terhentikan.

Hari Anak harus dijadikan momentum penghapusan kejahatan seksual, menjadi momentum keberpihakan orang dewasa, yang tahu anak anak di sekitarnya mendapat perlakuan salah. Karena apapun alasannya, bujuk rayu, diancam, atau anak dianggap pelaku mau, itu semua adalah motif pelaku untuk berbuat dan menekan, para korbannya. Dengan menjanjikan hal hal baik, atau masa depan yang lebih baik atas perbuatan bejatnya.

KPAI berharap pelaku di pidana pasal berlapis. Karena Indonesia telah memiliki banyak acuan dalam menghadapi pelaku ini, dalam Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang yang meamanatkan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual pada anak yang bisa menjerat pelaku sampai hukuman mati, Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP Perlindungan Khusus Anak, Stategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak yang masih sangat hangat karena baru beberapa hari di tandatangani Presiden Joko Widodo.

Apalagi DPR RI Juni lalu baru mengesahkan Undang Undang Sumatera Barat yang memiliki kekuatan dalam penegakan hukum berdasarkan syariat. Tentu saja pelaku bisa dipastikan masuk dalam pidana berat dan berlapis dengan berbagai aturan ini. Begitupun restitusi dan rehab para korban benar benar harus diwujudkan. Agar korban benar benar semasa hidupnya mendapatkan jaminan pemulihan jangka panjang.

KPAI berharap aparat tidak ragu ragu dalam momentum Hari Anak Nasional untuk menjerat pelaku . Peristiwa 11 anak dicabuli guru agama ini, yang juga PNS, juga mantan pengurus organisasi, tentu saja melukai peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, dan tentu harusnya pelaku menjadi orang yang sangat paham kejahatan seksual karena berbagai jabatan yang pernah di sandangnya juga berbagai pengalamannya memimpin organisasi.

Selamat Hari Anak Nasional 2022. Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan gerak bersama kurangi ancaman di sekitar anak dalam rangka menghapus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak.

Salam Hormat,

Jasra Putra
Kadivwasmonev KPAI
CP. 0821 1219 3515