KPAI Berharap 2020 Terjadi Pengurangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus kekerasan seksual saat terjadi, didominasi saat orang tua sedang bekerja atau tidak bersama anak. Begitu juga Kepolisian menyampaikan, anak anak yang mengalami trafiking kebanyakan tidak memiliki akta kelahiran sehingga menjadi tragedi kemanusiaan karena anak diperjualbelikan dan bekerja di area berbahaya dan mengancam jiwanya.

Kedua hal tersebut menjadi perhatian Jasra Putra Komisioner KPAI. Secara umum kalau boleh dibagi situasi anak dalam satu hari 24 jam terbagi dalam 3 waktu, pertama 8 jam disekolah, 8 jam dirumah dan 8 jam di lingkungan yang lain. Namun ada juga dijumpai anak anak yang dibawa kerja orang tuanya, terutama mereka yang masih berusia dini atau anak yang putus sekolah.

Situasi tersebut membuat anak berada dalam kuasa selain orang tua. Disinilah kebanyakan peristiwa terjadi. Dititipkan keluarga lainnya, padahal situasi keluarga yang dititipkan sedang ada masalah, menyebabkan anak balita perempuan yang dititipkan mengalami pencabulan. Ini sudah terjadi berkali kali.

Betapa penting, orang tua ketika meninggalkan anak melaporkan kepada RT, tetangga atau orang yang dipercaya. Agar yang dititipkan mengerti diawasi. Hal tersebut penting dilakukan untuk double check kondisi anak anak kita. Apalagi bila orangtua tinggal di daerah yang kurang sering berinteraksi, sehingga sangat terbatas dengan tetangga dan lingkungan. KPAI berharap RT berperan aktif memeriksa keluarga keluarga yang meninggalkan anaknya dirumah atau dititipkan. Guna mekanisme pencegahan. Atau RT memiliki petugas atau seksi perlindungan anak untuk fokus memulai hal tersebut. Fungsi RT secara administrative mencatat menjadi penting dan mereferralkannya kepada Lembaga Lembaga terdekat yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, agar ada penjangkauan Negara.

Begitu juga disekolah, bagaimana menampatkan orang yang tepat untuk curhat anak anak terkait masalah seperti ini. Perlu petugas yang responsive gender dan sensitifitas. Agar bisa hati hati memahami situasi anak anak yang mengalami kekerasan dan kejahatan seksual. Karena terbukti kekerasan seksual pada anak justru didominasi para pendidik pelakunya. Padahal disetiap sekolah sudah diciptakan ruang curhat di guru BP. Ada gap komunikasi yang harus diatasi di sekolah kepada peserta didik perempuannya yang perlu di jembatani. Untuk itu peran aktif setiap orang tua juga penting berkomunikasi dengan guru BP, tidak hanya wali kelasnya.

Pemerintah mendorong sejak adanya Peraturan Menteri MenegPPA tentang Kota Layak Anak, agar daerah menghidupkan fungsi dan nilai lebih dari kegiatan kegiatan perempuan dan anak untuk melakukan hal tersebut. Seperti Posyandu, Puspaga, LPA, untuk aktif mendeteksi hal hal tersebut. Selain membangun mekanisme pertahanan anak ketika mendapatkan ketidaknyamanan atau perlakuan salah dari orang terdekat dan lingkungan.

Namun ketika sudah terjadi, langkah terbaik adalah mencari orang yang terpercaya dalam menjaga privacy keluarga dan memiliki kemampuan mendampingi kondisi anak anak yang mengalami hal tersebut, terutama reaksi reaktif dan depresi anak yang menyebabkan sulit berkomunikasi dengan orang terdekat.

Situasi anak sulit berkomunikasi bisa terjadi, karena kebiasaan kita sebagai orang tua yang menghindari dan sangat sedikit berbicara area area vital anak. Lebih menggantikan untuk menggambarkan situasi alat alat vital dengan kata kata ‘eh malu tuh kelihatan misalnya;, atau ketika anak memakai maju ‘malu, masuk sana didalam pakai bajunya’. Obrolan obrolan organ reproduksi yang jarang dibicarakan ini, menyebabkan anak tidak bisa bersikap tegas kepada orang disekitarnya.
Bahkan dominasi kata ‘malu’ ini, karena anak berfikir positif, menjadikan anak menutup diri karena ‘malu’membicarakan ini. Cara pandang salah ini, seringkali melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, bahkan anak menyimpannya untuk tidak di sampaikan.

Jadi Jasra berharap orang tua tidak berhenti disitu. Misal menyampaikan kepada anak anak mereka apa yang boleh dan tidak boleh dilihat atau disentuh dari anggota tubuh mereka. Disisi lain orang tua juga bicara kebersihan organ organ reproduksi.

Begitu permisifme sikap kasus kasus seperti ini yang dihadapi anak anak, mulai dari sikap ketika terjadi peristiwa, penanganan sampai tindakan perlu dibangun terus kapasitas pendamping, APH dalam berorientasi kepentingan terbaik korban dan keluarga. Tentu juga telah ada praktek praktek baik yang dilakukan. Hanya perlu terus direminder, karena seringkali ketika tidak tertangani dengan baik anak bisa melakukan hal yang riskan bahkan mencelakai dirinya. Yang paling ditakutkan kemudian karena pembiaran ke depan atas situasi korban, yang berujung menjadi pelaku kekerasan lainnya, karena inilah yang terjadi dilapangan. Artinya data kondisi setiap warga di Indonesia yang sedari kecil mengalami hal tersebut, penting dijaga data, penanganan dan penguatan.

KPAI berharap ada Lembaga yang fokus untuk mengurusi kegiatan hulu ini, karena masih sedikit yang fokus, padahal dampaknya akan memberatkan Negara ketika tidak sedari dini tertangani. Seringkali saya mendapatkan laporan dari para petugas yang menanganani tentang ketidak siapan keluarga dan korban, menyebabkan semua penanganan mundur ketika berhadapan dengan hukum dan rentetan prosesnya. Padahal ke depan akan menjadi masalah lebih serius untuk negara, keluarga korban serta masyarakat ketika tidak tertangani dengan baik. APH punya tantangan dan PR yang besar dalam kasus kasus seperti ini. Karena tidak hanya mengurus kasus, namun membangun perspektif di segala sisi dalam proses tiap kasus, yang memiliki keunikan dan perbedaan cara penanganan, meski kasusnya sama namun proses penanganannya perlu kehatian hatian.
Negara harus memikirkan jalan keluar yang terbaik. Agar orang tua lebih siap menghadapi anak anaknya yang menjadi korban pencabulan, kekerasan dan kejahatan seksual.

Tentu masih banyak masalah juga terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di sektor lainnya. Karena tiap tahun di Indonesia terlahir 4,8 juta bayi (Data BKKBN), namun juga perkara cerai dalam tahun 2017 menurut Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencapai 415.848 pasangan sekian pasangan. Tren meningkat ini tentu banyak meninggalkan rentetan masalah bagi pasangan yang memiliki anak.

Lalu bagaimana dengan pasangan pasangan yang baru menikah, atau mereka yang keluarganya sedang dilanda masalah ekonomi atau tidak stabil karena tidak memahami megelola keluarga dan kirang keterampilan mengasuh anak. Mungkin datanya akan lebih besar. Artinya ada pekerjaan rumah yang besar untuk kita semua.

Bagaimana pula dengan jutaaan buruh perempuan yang saat ini sedang bekerja di Indonesia, yang sebagian besar meninggalkan anaknya dirumah. Saya mendengar buruh sampai mengunci anak dirumah dan menunggu ibunya pulang. Yang dari ukuran penghasilan buruh perempuan sangat tidak mungkin menitipkan, apalagi seperti menaruhnya di Daycare, mungkin bila kedua orangtuanya buruhpun tidak mencukupi untuk membayarnya. Apalagi menjadi buruk dan merantau jauh dari keluarga dan saudara saudaranya. Tentu laporan laporan ini, sangat menjadi perhatian KPAI melakukan pengawasan dan mendorong berbagai K/L dan badan lainnya untuk bersama sama melakukan pencegahan.

Untuk itu Jasra berharap dari hal hal kecil seperti ini, melalui sosialisasi dan pengawasan media dan masyarakat, dapat mengurangi kasus kasus kekerasan seksual anak disekitar kita. Dan jika massif dilakukan, mudah mudahan tahun 2020 ini adalah tahun pengurangan kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dengan mulai dari Keluarga, RT dan Sekolah.