KPAI : Pelibatan Anak Dalam Demonstrasi Semakin Menjadi

Pelibatan anak dan remaja dalam aksi aksi demontrasi dalam pemantauan KPAI mulai 2017 s.d. 2020 semakin menjadi. Mulai dari Pilkada, Pilpres, Aksi Tolak RUU. Situasi semakin membahayakan karena keterlibatan anak anak mulai pra, saat dan pasca kegiatan tersebut. Seperti Pilgub DKI Jakarta, Pilpres, Pilkada, Aksi Tolak RKUHP, Aksi Tolak RUU KPK, Aksi Tolak RKUHP, Aksi Tolak RUU HIP dan terakhir aksi tolak UU Cipta Kerja.

Hal ini disebabkan derasnya arus informasi yang tidak layak dikonsumsi anak. Ransangan itu juga kuat didekati anak anak karena besarnya energi yang dikerahkan untuk memenangkan pertarungan politik. Diantaranya massifnya mendulang suara millenial.

Bukti anak anak tidak boleh ada di area seperti ini, karena kecenderungan dari hari ke hari pertarungan seperti ini cenderung meningkatkan ekskalasi kekerasan. Seperti yang kita lihat sekarang dalam aksi tolak Omnibus Law, anak anak terpapar kekerasan. Pelajaran saat pengumuman pasca Pilpres 2019 kemarin 4 anak meninggal dalam aksi seperti ini.

Meski di regulasi KPU sudah mengatur larangan dan sanksi pelibatan anak dalam kampanye pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2020, namun ada tantangan regulasi ini, akan berjalan efektif atau tidak. Kemudian apakah pencegahan bisa dilakukan oleh penyelenggara ketika nanti anak-anak masih terlibat, apalagi kampanye sekarang banyak melalui daring. Disisi lain upaya kita sangat minim untuk memassifkan anak anak mendapat pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik. Bila ada masih per komunitas, organisasi dan lembaga. Artinya belum menjadi kebijakan yang wajib untuk di dapatkan seluruh anak Indonesia. Kita wajib mendorong pendidikan kita mulai bicara ini.

Kita bersyukur di aksi kali ini, ada tindakan cepat dari Kepolisian memisahkan anak anak dalam aksi yang membahayakan mereka. Karena sedari dulu kita memahami tinggal berhari hari di jalanan bukan tempat anak anak. Karena berbagai aksi jalanan, debu, ancaman, penyakit, dan terpapar kekerasan sangat nyata. Padahal mereka masih membutuhkan lingkungan tumbuh kembang yang kondusif.

Begitu juga tren saluran politik untuk anak, yang masih tabu dan hanya di laksanakan penyaluran pendapat atau pendidikan politik anak di tempat sangat terbatas seperti Forum Anak, Ekstra Kurikuler Anak baik di sekolah maupun lembaga yang melakukan layanan anak. Namun gapnya terjadi upaya energi, SDM dan anggaran besar besaran ketika kampanye politik atau sosialisasi, tapi proses ini sangat jauh dari anak anak dan remaja kita. Aksi aksi ini membuktikan Ruang Edukasi Terlalu Sempit sedang Ruang Reaksi Terlalu Cepat dan Luas. Lalu apa langkah cepat yang mulai harus difikirkan Negara untuk mengurangi?

Begitu juga publikasi dan konsumsinya sudah masuk di ruang keluarga. Kita menyaksikan konflik antar ibu dan ayah yang menyebabkan perceraian karena situasi politik yang tidak dipahaminya, lalu bagaimana konflik atau keresahan akibat informasi deras politik di anak anak? Itu pertanyaan besar kita. Siapa yang mengkanalisasi, memberi saluran, tempat dialog buat anak, siapa lembaga yang leading dan konsen, siapa yang memiliki kewajiban. Oleh karena itu sudah saatnya ruang dialog politik itu diciptakan dari lingkungan terdekatnya.

Bahwa sudah tidak cukup pelajaran politik atau demokrasi hanya ketika pemilihan Ketua Kelas. Sudah tidak relevan, dengan kecerdasan anak anak terlibat dalam aksi. Melalui saluran berbagai elemen masyarakat yang melibatkan anak anak.

Bahwa aturan penting tentang kewajiban adanya Forum Anak di tingkat partisipasi saluran menyampaikan pendapat, perlu di terjemahkan dan lebih dekat dengan anak anak sampai tingkat RT. Struktur di RT sudah seharusnya membuka ruang paritipasi anak dalam Forum Anak atau Seksi Perlindungan anak di Tingkat Rukun Tetangga (SPARTA)

Dalam aksi Tolak Omnibus Law, Mabes Polri melalui unit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) melaporkan sebanyak 3.565 anak diamankan dari aksi jalanan. Dan dalam waktu 2×24 jam di data. Namun bila tidak terbukti langsung di kembalikan. Sedangkan 91 anak sedang pendalaman atas pelibatan aksi pengrusakan, yang dalam prosesnya bila berlanjut akan ditempatkan di rumah perlindungan khusus anak. Belajar dari hampir ratusan anak anak yang berhadapan hukum pada aksi RKUHP waktu lalu, kemudian Kepolisian menempatkan anak anak untuk mendapatkan edukasi dan pemulihan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak- Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta waktu itu. Catatan rehab yang penting yang sudah dilakukan saat itu, adalah kebanyakan anak yang terlibat adalah karena kasus sebelumnya yang tidak tertangani seperti kehilangan figur pengasuh, putus sekolah, pelibatan kasus kriminal dan terlepas pengasuhan.

Untuk aksi Tolak Omnibus Law dimana anak dan remaja kita terlibat sedang dalam penanganan Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Lampung, Sumsel, Jambi, DIY, Banten dan Sumut yang tersebar di beberapa Polres dan Polsek.

Dalam koordinasi dengan Kepolisian, KPAI mendatangi Polda Metro Jaya, untuk memastikan pendataan anak dan memastikan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang didalamnya mengatur bila lebih dari 2 x 24 jam maka anak anak akan ditempatkan di rumah perlindungan khusus milik pemerintah

Dilanjutkan hari ini KPAI akan melakukan rapat pleno membahas persoalan anak yang masih dalam proses karena terlibat aksi aksi perusakan.

Yang menjadi perhatian kita juga bahwa menyampaikan pendapat adalah hak anak yang dijamin oleh Undang Undang, namun disisi lain Undang Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengingatkan pada pasal 15 huruf a setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Disisi lain Negara dan pemerintahan daerah wajib melindungi anak-anak tersebut dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan usia dan pemahamannya. Bahwa dalam anak menyampaikan pendapat dipastikan dalam ruang yang aman dan nyaman untuk anak serta jauh dari kekerasan baik konten maupun caranya. Untuk itulah KPAI terus memajukan upaya PILKADA, PILPRES dan Kampanye Ramah Anak.

Regulasi ini juga menjadi pertimbangan kita, fakta sementara kita dapatkan sebagian anak-anak kita diajak dalam kegiatan demonstrasi melalui ajakan media sosial (whatshap dan IG) dengan bahasa-bahasa yang dapat memprovokasi emosi anak untuk terlibat dalam demonstrasi yang berujung kericuhan tersebut. Bahkan ajakan tersebut dalam temuan KPAI masuk ke kesukaan atau hobby mereka. Seperti Webinar KPAI yang lalu dengan anak anak KPOP Idol, bahwa Twitter, Instagram, Tiktok, Line, WA mereka tidak lagi hanya berisi artis KPOP pujaan mereka, tapi video video ekspresi politik anak anak KPOP dengan hastag Mosi Tidak Percaya. Bagi mereka teramat penting anak KPOP berekspresi politik, dan itu hak mereka yang tidak boleh dihalangi. Yang menarik lagi atas hobby tersebut mereka bisa saling terkoneksi tanpa harus menampakkan identitas seperti pada akun Role Player Indonesia. Mereka aktif mengekspresikan kesukaan pada KPOP dan disisi lain sekarang berkembang menjadi ekspresi politik atas kepedulian mereka pada nasib Negara, begitu yang mereka sampaikan.

Tentu sangat kita sayangkan dalam aksi kali ini, paparan pengrusakan yang melibatkan anak anak tersebut sangat massif. Kemudian negara sejatinya punya tanggungjawab memastikan anak-anak kita mendapatkan informasi layak anak. Namun faktanya dan sangat kita sayangkan anak-anak belum bisa terlindungi dari derasnya informasi yang menghampiri media sosial anak anak kita. Dan disisi lain seperti anak KPOPers merasa di sepelekan mereka antusias dengan hobby mereka. Seperti berteriak ketika bintang pujaannya terlihat, kenapa di permasalahkan. Apa bedanya dengan ketika bintang pujaan sepakbola diteriaki dengan kekaguman dan ketidaksukaan. Hal hal ini menjadi perhatian KPAI pada perkembangan anak anak dan remaja kita yang sangat butuh perhatian. Agar penyaluran pendapat atau ketidak setujuan atau protes tidak salah tempat. Artinya Negara, Pemerintah, Keluarga, Masyarakat harus menfasilitasi.

Bahkan perkembangan Informasi kebijakan publik tentang UU Omnibus Law yang sangat luar biasa, sangat kita sayangkan anak-anak kita “tertinggal” untuk memahami isu kebijakan publik ini secara baik.Padahal anak-anak memiliki hak untuk mengetahui informasi publik ini secara sajian yang layak dan mudah dipahami oleh anak. Sebab menurut survey APJI 2017 hampir 13 juta pengguna media sosial merupakan usia anak.

Selanjutnya, pelibatan anak dalam demo kecenderunganya terus meningkat jika kita bandingkan dari tahun ke tahun, dimana dalam catatan kita bulan Mei 2019 misalnya sebanyak 62 anak di Jakarta berhadapan dengan hukum dan 4 anak meninggal tertembak ( 3 TKP di Jakarta 1 di Pontianak) dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan dalam penetapan hasil pilpres.

Kemudian dalam penolakan RUU KPK juga banyak melibatkan anak diberbagai daerah, penolakan demo RKUHP, RUU HIP tahun 2020 juga cukup banyak dan terakhir demo melibatkan anak dalam gelombang demo UU Cipta Kerja.

KPAI sudah melakukan berbagai upaya-upaya agar langkah bersama bisa dilakukan, misalnya mulai dari pertama pencegahan melalui himbauan kepada orang tua dan pendamping anak untuk tidak melibatkan anak dalam demonstrasi, koordinasi lintas kementerian, KPU, Bawaslu. Begitu juga dengan hadir langsung di lokasi akse dengan mengingatkan petugas di lapangan dalam memastikan anak-anak bisa dicegah untuk tidak bergabung dengan kerumunan massa orang dewasa. Upaya kedua penanganan pelibatan anak dilapangan dan ketiga penanganan anak pasca demonstrasi.Tiga upaya ini terus kita upayakan dorong agar para pihak pemangku kepentingan perlindungan anak bisa mengambil peran terhadap persoalan anak-anak kita.

Kita juga melihat persoalan hulu anak dalam setiap pelibatan demonstrasi, sebagian besar butuh perhatian serius dari pemangku kepentingan.Misalnya demo jakarta 5 anak yang sedang berhadapan dengan hukum 4 anak putus sekolah, ada yang memiliki keluarga yang tidak utuh, keterbatasan ekonomi, pengasuhan yang kurang maksimal.Kemudian anak-anak ini juga sedang proses mencari jati diri dan ekaistensi diri yang belum terfasilitasi dengan baik. Sehingga seringkali pengumbatan sumbatan eksistensi itu terfasilitasi ndengan aksi aksi yang memiliki ninformasi yang massif. Kita belum mampu menghadirkan informasi yang layak, edukasi cara penyampaian pendapat, pendidikan politik oleh pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat. Selagi isu hulu ini belum terselesaikan maka kedepan anak-anak kita selalu rentan disalahgunakan oleh pihak yang memiliki “kepentingan” terhadap isu ini.

Terakhir, KPAI telah bersama sama KPU, Bawaslu dan KPPPA mengeluarkan 17 indikator dalam penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

Salam Hormat,

Jasra Putra
Komisioner KPAI bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak
Kadivwasmonev KPAI

CP. 0821 1219 3515