Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Atas HW, Membawa Harapan Baru Perubahan Paradigma Penanganan Perlindungan Khusus Anak

Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan tuntutan JPU atas permohonan hukuman mati kepada pelaku rudapaksa 12 santriwati Bandung. Putusan ini tentunya menjadi tonggak sejarah penting untuk Indonesia, dalam memberikan efek jera hukuman maksimal, sekaligus edukasi di masyarakat. Tentunya kita penting menjawab maraknya media memberitakan anak anak korban kejahatan seksual yang terus terjadi. Dengan mengurangi jumlah peristiwa, dampak dan resikonya

Saya kira kinerja majelis hakim sangat diapresiasi para korban dan keluarganya yang telah menunggu lama putusan ini. Seraya berharap putusan tersebut juga bisa menjadi yurisprudensi hukum para korban untuk kasus yang sama.

Putusan tersebut juga memperbaiki putusan sebelumnya, yang awalnya restitusi di bebankan ke negara, kini di bebankan kepada pelaku, dengan merampas segala asset yang dimiliki. Tentunya keberpihakan yang tinggi dari majelis hakim untuk ke 23 korban sangat perlu di apresiasi. Karena umumnya korban kejahatan seksual akan dihantui trauma dan penderitaan sepanjang hidupnya, yang sangat perlu diantisipasi negara.

Naik banding ini disampaikan JPU ke Pengadilan Tinggi setelah sebelumnya putusan Pengadilan Negeri Bandung memberikan hukuman maksimal kepada HW dan restitusi yang dibebankan ke negara.

Hukuman Mati dalam kekerasan seksual memang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 khususnya Pasal 81 Ayat 5 tentang penegasan bila anak korban kejahatan seksual lebih dari satu orang, yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Meski terdapat perbedaan cara pandang di masyarakat tentang pemberlakukan hukuman mati dan hukuman maksimal, namun keduanya memberi perhatian pada efek jera dan pemaksimalan hukuman, serta edukasi di masyarakat, bahwa tidak ada ruang sedikitpun untuk pelaku kejahatan seksual di negara ini.

Saya kira ini memperlihatkan kepada para pelaku dan yang berniat menjadi pelaku kejahatan seksual anak, bahwa Undang Undang pemberatan hukuman maksimal berada di ruang yang hidup, bahwa secara dinamis kondisi para korban menjadi perhatian majelis hakim, meski sudah ada putusan sebelumnya. Bahwa perkembangan korban sebagaimana bunyi aturan tersebut, dapat mengubah putusan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Saya kira belakangan kasus kekerasan seksual menjadi fenomena kekerasan yang muncul beritanya bertubi tubi di negara kita. Dan menunggu putusan putusan yang tegas baik hukuman maksimal maupun hukuman mati.

Sebelumnya, alih alih alasan berjuang untuk pesantren, saudara HW justru menggunakan ijin operasional, amanah mendidik anak untuk belajar agama, amanah para wali santri, untuk membenarkan aksi kejahatannya bertahun tahun.

Sebelumnya kita ketahui, dari ungkapan bukti bukti di persidangan, ada modus pelaku untuk mengembangkan usaha melalui hasil kejahatan luar biasanya. Yang dilakukan secara berulang ulang kepada 12 santriwati. Tidak hanya itu, bahkan pelaku juga sudah merencanakan pengembangan usaha melalui hasil kejahatannya, dengan terlahirnya 9 bayi dari rudapaksa tersebut.

Tentunya sebagai pimpinan, tenaga pendidik, pendiri beberapa lembaga pendidikan, figur moral berbasis agama HW sangat sadar, sesadar sadarnya melakukan kejahatan tersebut.

Bahkan disayangkan kejahatan yang tidak diketahui tersebut, menempatkan pelaku menjadi Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), yang jejak digitalnya dapat dilihat dengan mudah di website resmi Kementerian Agama. Hal tersebut menjadi kedok pelaku dapat dengan mudah bertemu pejabat negara.

Bahkan di kabarkan sebenarnya lembaga lembaga pendidikan yang di dirikannya sudah didatangi pengawas, namun dapat berlindung dibalik kedok posisi penting tersebut. Tentu sangat disayangkan, tidak ada mekanisme pencegahan dan deteksi atas perilaku kejahatannya, yang menyebabkan berdirinya beberapa lembaga pendidikan dan jatuhnya para korban.

Bertahun tahun lamanya kejahatan HW, tentu menjadi sangat penting untuk dunia pesantren segera berbenah, untuk mulai bergerak melawan kejahatan seksual di dalam pesantren. Bahwa relasi kuasa membayangi anak anak yang dapat memahami secara salah tenaga pendidiknya. Sehingga pesantren harus berani merubah diri, dengan mulai menyampaikan batasan batasan penting yang harus dilakukan, antara hubungan guru dengan santri.

Kemudian memberi posisi penting kepada pelaku kejahatan seksual, juga menyebabkan membungkam para korban, meruntuhkan apa yang di yakini para santri sebagai masa depan dengan pendidikan agama. Ini benar benar harus di lawan oleh pesantren sendiri. Agar dari kisah HW, kita mengembalikan cita cita luhur para pendiri pesantren di negeri ini. Kita ingin menjawab kegelisahan Gus Menteri yang mengatakan ini fenomena data gunung es di dunia pesantren.

Kita juga masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, kepada kebijakan yang lebih berpihak pada korban. Karena selama ini lembaga pemasyarakatan telah di amanahkan majelis hakim untuk pelaksanaan pidana maksimal bagi pelaku kejahatan seksual dengan penerapan hukuman maksimal. Artinya negara memberi jaminan panjang untuk para pelaku.

Sedangkan para korban masih menghadapi rehabilitasi yang saya anggap terlalu singkat,d engan resiko yang harus di jalani sepanjang hidup.

Saya kira dengan perubahan paradigma Undang Undang tentang pemberatan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan seksual, juga harus seiring dengan rehabilitasi yang lebih integratif, berkelanjutan dan jangka panjang untuk korban kejahatan seksual. Apalagi korbannya anak anak, yang negara punya kewajiban melindunginya sampai 18 tahun.

Putusan ini, juga menjadi harapan KPAI, adanya perubahan cara bekerja, pandangan dalam kebijakan, norma, sistem, prosedur, operasional didalam penanganan kluster V Perlindungan Khusus Anak. Karena seringkali respon Anak anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang didalam PP 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak ada 15 kategori AMPK masih sangat lemah, karena instrumen kebijakan yang belum banyak berpihak. Seharusnya apa yang di putuskan majelis hakim menjadi penguat harmonisasi kebijakan terkait pemenuhan hak perlindungan anak, terutama anak anak korban kejahatan seksual baik di daerah daerah.

Salam Hormat,

Jasra Putra
Kadivwasmonev KPAI
CP. 0821 1219 3515