Sesuai dengan permintaan pemerintahan Jawa Barat tentang keterlibatan semua pihak dalam program Panca Waluya dan keinginan untuk melanjutkan program tersebut. KPAI telah melaksanakan tugas sesuai amanah Presiden untuk memberikan masukan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ada 11 temuan dari 2 lokasi program yang di kunjungi KPAI dan membuahkan 7 rekomendasi dengan nomor surat B-335/KPAI/HA.04.01/05/2025 tertanggal 28 Mei 2025 yang telah dikirimkan kepada Pemerintahan Jawa Barat dengan tembusan surat kepada Presiden dan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah.
Program Panca Waluya sebagai bagian dari PP tentang Perlindungan Khusus Anak, menjadi sistem yang tidak terpisahkan. Yang perlu menerapkan berbagai standard agar program dapat memenuhi hak anak. Untuk itu berbagai prasyarat perlu menjadi perhatian agar program berkelanjutan. Karena seringkali yang terjadi program pemerintah tidak multi years, dan berhenti di tengah jalan karena ada pergantian fokus program atau ada pergantian kepemimpinan.
Bagi KPAI, keterlibatan TNI dalam bagian proses pendidikan anak bukanlah hal baru, karena seringkali sekolah sekolah bekerjasama, terutama terkait penggunaan fasilitas TNI dalam pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler.
Namun di balik itu semua, kKita semua merasakan, berbagai penyebab anak anak berada disana adalah proses panjang perlakuan salah yang lama menjadi pembiaran, sehingga menempatkan anak anak sebagai pelaku kekerasan, pengguna industri candu. Sehingga menempatkan anak pada perilaku beresiko dan mudah berhadapan dengan hukum.
Pelaku atau yang di contoh dalam perlakuan salah anak, dominan di isi orang orang terdekat anak. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah di kontrol, karena peristiwanya sangat tersembunyi. Dengan kondisi psikologis anak yang mudah dikuasai, secara pemahaman mudah dibelokkan, dan emosi yang mudah meledak ledak. Sehingga KPAI melihat, seolah olah pilihan mengambil anak dalam lingkungan yang dianggap telah rusak, menjadi pilihan.
Namun bila akar masalahnya mau di telusuri, ada kunkungan dari dampak yang nyata dari tali temali yang mengekang kondisi anak anak dalam pusaran industri candu. Yang membuat anak terus mengkonsumsi tinggi. Misal memotret candu rokok saja, maka kita bisa melihat dampaknya. Kesepakatan aturan untuk menjauhkan itu semua dari anak laksana di atas kertas, tanpa membuat penegakan hukum yang membuat kapok.
Hal ini yang dari rekomendasi KPAI perlu di fikirkan pemerintah, seperti kita ambil satu contoh, merokok misalnya. Belum mampu hukum secara tegak berdiri untuk anak anak. Justru berbagai ijin keluar untuk turunan produk rokok, seperti vape dan pods. Bahkan dengan iklan manipulatif, seperti rokok itu kuat, keren, rasa buah. Bahwa angka prevalensi perokok anak tidak pernah turun
Kemudian tawuran lepas anak pulang sekolah. Menandakan banyaknya mata pelajaran dengan berbagai nilai kebaikannya yang rutin di berikan, belum mampu menekan fenomena kekerasan di sekitar anak, teman sebaya, sekolah, rumah dan lingkungan.
Kita merasa peserta didik jauh dari permasalahan yang real yang ada di sekitarnya, sehingga anak anak laksana tidak punya life social skill. Sehingga memilih tawuran sebagai jalan keluar dan kode keras apa yang menjadi kebutuhannya, ternyata tidak didapatkan.
Sehingga industri nilai atau prestasi pada setiap anak dianggap semakin menjauhkan anak pada permasalahan real yang dihadapi anak saat ini. Sehingga tidak ada upaya sadar dalam belajar seperti visi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yang membangun ekosistem dan ekologinya dari permasalahan terdekat anak. Namun dengan fenomena tawuran kita tahu, anak anak tidak mengenal dan merasa menjadi bagian solusi dari permasalahan yang kita fikirkan.
Selain itu pemasaran berbagai produk yang manipulatif seperti paparan pornografi, judi online, gawai, tembakau atau rokok, narkoba, konten online yang tidak aman, berbagai platform pembayaran di media sosial yang disediakan dan dapat di pakai anak. Juga mengartikan pengawasan makin tidak mudah untuk pemerintah. Karena menurut Kementerian Kesehatan dampaknya menjadi sangat tersembunyi. Namun kita tahu penyelenggara sistem elektronik masih sifatnya di sangsi peringatan dan administratif. Belum benar benar mengikat sangsi yang berat.
Sehingga berbagai penyebab tersebut, belum mampu mengubah fenomena kekerasan di sekitar anak, teman sebaya, rumah, lingkungan, sekolah, dan lain lain. Berbagai kebaikan pengajaran yang dilaksanakan runtuh, ketika dengan mudah di masuki industri candu, yang ini menjadi tantangan di setiap pemerintah daerah, yang mau lepas dari ketergantungan pajak industri candu. Bahkan kita tahu dampaknya telah melahirkan angka putus sekolah terbanyak di Jawa Barat. Sehingga penting melihat akar masalah, juga menjadi bagian upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Jawa Barat.
Untuk itu KPAI mengingatkan upaya program Panca Waluya tidak bisa berdiri sendiri, sangat tergantung dari upaya lanjutan pemerintah, dalam mengurangi industri candu di sekitar anak, sekolah, teman sebaya, keluarga, rumah. Dan saya kira fenomena ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat.
Salam Hormat,
*Jasra Putra*
Wakil Ketua KPAI
CP. 0821 1219 3515